oleh

Pelantikan PW GNPK-RI Sumsel dan 17 Kabupaten/ Kota Berlangsung Sukses

Palembang|PencanangNews.co.id-
Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI gelar pelantikan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumsel dan 17 Pimpinan Daerah (PD) 17 Kabupaten/Kota se-Sumatra Selatan periode 2020-2025. Acara digelar di Ballroom Hotel Graha Sriwjaya, Selasa (29/9/2020).

Acara dihadiri Gubernur Sumsel melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib, Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK-RI, H M Basri Budi Utomo AS SIP, Ketua GNPK RI PW Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata, Ketua GNPK RI PW Sumsel, Aprizal Muslim SAg, Wakil Ketua GNPK RI PW Sumsel, Satria Amri Ramadhan, Dirkrimsus Polda Sumsel, Dandim0418/Palembang serta para seluruh pengurus PD GNPK RI se-Sumsel.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum GNPK-RI HM Basri Budi Utomo mengungkapkan, bahwa pihaknya siap menjalankan program-program Pemerintah. Dimulai dari program kegiatan rancangan anggaran, karena pihaknya ingin ada keterbukaan informasi publik, diantaranya saat minta kejelasan dokumen.

“Korupsi bisa terjadi di semua sektor, oleh sebab itu, di GNPK-RI mengadakan Diklat pendidikan latihan khusus, diantaranya Diklat pencegahan korupsi dengan ilmu, bukan demo. Kita tekankan agar anggota GNPK-RI memahami pencegahan korupsi, karena yang kita hadapi ini orang pintar. Kita harus menngkatkan Sumber daya manusia (SDM), dari tingkat wilayah hingga daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PW GNPK-RI Sumsel Afrizal Muslim Sag didampingi Wakil Ketua PW dan selaku Ketua pelaksana acara, Satria Amri Ramadhan mengatakan, pelantikan kepengurusan GNPK-RI Kabupaten/Kota yang dilantik diantaranya Palembang, Prabumulih, Banyuasin, Lahat, Musi Banyuasin, PALI, Empat Lawang, Pagaralam, Muara Enim, OKI ,OKU, OKUS, OKUT, Musi Rawas.

“Alhamdulillah, Hari Ini kita semua sudah dilantik oleh Ketua Umum DPP GNPK-RI dan sudah menyampaikan pesan kepada pimpinan GNPK-RI Kabupaten/Kota agar tidak menyelesaikan korupsi dengan demo, akan tetapi dengan ilmu yang benar. Kita tidak menginginkan para PD tidak sesuai Kode Etik Organisasi dan AD-ART, apabila ada temuan pasti akan kita tindak tegas dan tidak ada toleransi lagi serta akan kita bekukan kepengurusannya,” kata Afrizal dengan tegas. (Hanny)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya