oleh

Rusmin Manai Gani Kembali Jabat Ketua Askonas DPD Sumsel 2020-2025

-Sumsel-10 views

PALEMBANG|PencanangNews.co.id-
Asisten II Sumsel bidang Ekonomi Keuangan dan pembangunan Yohanes H Toruan melalui Wakil Gubernur H Mawardi Yahya membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) II. Rusmin Manai Gani kembali terpilih menjadi Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2020-2025. Musda di laksanakan di Aula Hotel Santika Premiere Palembang, Rabu (18/11/2020).

Asisten II Sumsel bidang Ekonomi Keuangan dan pembangunan Yohanes H Toruan mengatakan, Pemprov berharap dari Musda ini bisa membina anggota menuju program pengembangan usaha berkelanjutan dan kualitas para kontraktor semakin meningkat.

“Dengan kemampuan daya saing yang makin meningkat, peluang untuk kontruksi saya yakin tahun depan membaik dan pembangunan menjadi meningkat tentunya konstruksi berjalan,” katanya.

Sementara Ketua Lembaga Pengambangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Sumsel, Sastra Suganda ST menjelaskan, Musda ini dilaksanakan untuk memilih ketua DPD baru dan membuat keputusan baru di tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

“Musda berjalan sesuai AD/ART Organisasi, dalam hal ini Askonas salah satu asosiasi yang berada di bawah LPJK. Anggota Askonas ini cukup banyak di bawah Gapensi, Askonas ini di urutan kedua,” ungkap pembina Askonas Sumsel ini.

Askonas ini memang tumbuh cukup pesat. Saat ada seleksi asosiasi, Askonas salah satunya termasuk dalam asosiasi terakreditasi, dan di tingkat Nasional sudah terakreditasi.

Ketua DPD Askonas Sumsel terpilih H. Rusmin Manai Gani mengatakan, kepengurusan yang lama sudah banyak hal
positif sudah dilakukan.

“Diantaranya, sudah menjadi peringkat kedua dari 25 Asosiasi Jasa Kontruksi yang ada di Sumsel, dari 25 asosiasi itu, yang lulus akreditasi yang diselenggarakan oleh kementerian PUPR hanya empat yang ada di Sumsel yakni Gapensi, Gapeksindo, Askonas, dan Aspeknas,” jelasnya.

Sedangkan di tingkat nasional ada 6 Asosiasi badan jasa kontruksi umum dari 65 asosiasi.

“Asosiasi yang lulus akreditasi itu bisa mensertifikasi anggotanya, sesuai dengan amanah UU no 2 tahun 2007, tentang jasa kontruksi pasal 30,” ujarnya.

Sehingga ke depannya LPJK tidak lagi melakukan sertifikasi, cukup Asosiasi yang sudah terakreditasi, namun untuk registrasi nya tetap ke LPJK, karena LPJK adalah representasi dari kemenentrian PUPR. Artinya lembaga di bawah Kementrian PUPR yang khusus menangani masalah sertifikasi.

“Tahun 2021 mudah mudahan bisa kita mulai, masih menunggu peraturan yang mengatur tentang lembaga sertifikasi badan usaha jasa kontruksi maupun profesi,” tuturnya. (Hanny)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya